Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang di selenggarakan oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dengan tema Optimalisasi Penyusunan RAPERDA tentang JDIH dalam rangka mendukung Pengelolaan JDIH di Provinsi Lampung. Kebijakan Pusat JDIHN dalam rangka Penilaian JDIHN Serta Evaluasi Pengelolaan JDIH Se- Provinsi Lampung.
Hadir dalam Kegiatan tersebut Kepala Pusat JDIHN Bapak Jonny Pesta Simamora, S. I. P., M. SI dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Mingrum Gumay, SH.,MH. serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Ibu Hj. Tina Malinda, S.sos.,MM. Bertempat di Hotel Novotel, Bandar Lampung Pada Hari Rabu 5 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2024
Mendampingi Sekretaris DPRD, Kabag Perundang-undangan DPRD Provinsi Lampung, Biro Hukum Provinsi Lampung, pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Lampung, dimana kegiatan JDIH diikuti oleh bagian Perundang-undangan dan Bagian Hukum Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kota se- Provinsi Lampung dan juga Dinas Kominfo Kabupaten Kota se- Provinsi Lampung. Focus Group Discussion (FGD) Pengelola JDIH Provinsi Lampung diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Efisiensi dan Efektifitas Upaya Peningkatan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 

FGD dibuka oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, yang menekankan pentingnya pengelolaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses.
Pemateri utama, Erman Syarif, SH., MH., MM., Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, menyampaikan materi mengenai kebijakan terbaru dan strategi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas JDIH di daerah.Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah dan akademisi, yang berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengelolaan informasi hukum demi mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan JDIH yang lebih baik ke depannya.
Sekretaris  DPRD Lampung Hj. Tina Malinda S.Sos., MM. membuka giat Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung. FGD digelar di Hotel Radisson Bandar Lampung. Rabu, 16 Oktober 2024. Giat tersebut dilakukan dengan maksud menyempurnakan dan memperbaiki bagaimana pengelolaan JDIH. 
Acara ini mengangkat tema “Kebijakan Pengelolaan dan Evaluasi JDIH 2024-2025.” Sekretaris  DPRD Lampung Hj. Tina Malinda S.Sos., M.M., menjelaskan, sejauh ini pihaknya selalu melakukan penyajian data dan informasi termasuk dokumentasi kegiatan maupun data.  Dalam kesempatan itu, Tina juga  menekankan pentingnya pengelolaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses Pemateri utama, Erman Syarif, SH., MH., MM., Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, menyampaikan materi mengenai kebijakan terbaru dan strategi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas JDIH di daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah dan akademisi, yang berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengelolaan informasi hukum demi mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Diharapkan, hasil dari diskusi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan JDIH yang lebih baik ke depannya.
 

Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perkada bagi daerah yang di pimpinan Penjabat Kepala Daerah, bertempat di Biro Hukum Kemendagri Direktorat Jendral Otonomi Daerah, pada hari Selasa 8 Agustus 2023.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tentang Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, pada tanggal 20 Juli 2023.